Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan peremajaan atau replanting sebanyak one hundred eighty ribu hektar kebun kelapa sawit milik pekebun pada tahun 2021 ini. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit khususnya ditingkat pekebun rakyat.
Apa signifikansi temuan ini? Laporan Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) yang berisi 'kode merah bagi umat manusia' menyatakan bahwa setelah penggunaan bahan bakar fosil, perubahan fungsi lahan menjadi penyumbang terbesar perubahan iklim.
Namun perusahaan sawit lain bisa jadi menafsirkan aturan ini berbeda: bahwa mereka dapat mengelola semua areal lahan yang telah memiliki izin pemerintah, kemudian membebankan masyarakat untuk mencari lahan lain sebagai plasma.
Standar RSPO dan dokumen penting lainnya tersedia untuk diunduh di situs web ini. difficult duplicate tersedia berdasarkan permintaan.
Sementara amnesti ketiga, yang diterbitkan bersamaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja — atau Omnibus Law — pada 2020 dikatakan Greenpeace semakin "membuka lebar pintu bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit menduduki kawasan hutan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat pada amnesti-amnesti sebelumnya".
'Inti' diharapkan dapat membantu 'plasma', mempersiapkan dan membina plasma dalam memelihara, mengelola dan menampung hasil kebun plasma.
Namun plasma juga bisa mengubah kehidupan, terutama bagi mereka yang berhasil melewati tahun-tahun berat di awal kebun dibuka.
Untuk laporan yang diberi judul 'Perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan: here Karpet merah oligarki' ini, Greenpeace bersama TheTreeMap membuat analisis spasial penanaman kelapa sawit di Indonesia sejak awal 2001 hingga 2019.
kelapa sawit Indonesia telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan aksi diplomasi, advokasi dan favourable marketing campaign
Memberikan instruksi yang jelas dalam mereformasi prosedur registrasi tanah adat untuk memastikan transparansi dan partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat sipil, dan menciptakan mekanisma penyelesaian pengaduan yang berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat miskin pedesaan untuk menyelesaikan klaim individu atau masyarakat atas tanah.
Saya tidak tahu apa yang terjadi pada suami saya. Saya baru dengar dia dibawa polisi dari kantor AGRA di Pontianak. Tidak ada yang bicara dengannya selama lebih dari seminggu. Dia ditahan pada 23 Februari 2018. Saya pergi ke Pontianak untuk menemuinya sekitar dua minggu setelah dia ditangkap. Biaya transportasinya sangat mahal, dan saya tidak punya uang sebanyak itu. Biaya 400.000 rupiah untuk transportasi itu mahal. … Dia sudah pergi dua bulan tiga hari. Ini membuat saya sangat sedih.
PT Sintang Raya, menurut para penduduk, bahkan tidak menjelaskan batas-batas perkebunan kelapa sawitnya, padahal itu informasi yang penting bagi anggota-anggota masyarakat untuk memahami cakupan konsesi serta seluas apa lahan mereka yang termasuk wilayah perusahaan.
Pemerintah Indonesia harus segera mengambil tindakan untuk melindungi hak atas tanah warga lokal dan melindungi lingkungan dan masyarakat yang memperjuangkan hak mereka.
"Oleh karena itu sangat aneh bila perusahaan berkata mereka tidak punya kewajiban [sebelum 2007]," kata Pantja Pramudya dari lembaga riset Mindset Institute. "Ini seperti mereka melupakan masa lalu."